“Pulau boleh kecil, tapi harga diri kami gede, Pak! Jangan diukur pakai koordinat, tapi pakai kenangan dan darah sejarah!”
Aceh – Kalau Anda merasa pagi ini biasa saja, coba baca surat Mualem.
Langsung merinding, Mas!
Surat terbuka itu bukan kaleng-kaleng — bukan juga surat undangan hajatan, tapi surat dari mantan panglima jadi gubernur, kepada mantan lawan jadi presiden.
Muzakir Manaf alias Mualem, mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kini Gubernur Aceh — menulis surat dengan tinta sejarah dan air mata geografi.
Empat pulau yang katanya milik Aceh, tiba-tiba pindah domisili ke Sumatera Utara.
Lha ini pulau atau KK elektronik?
Dari Musuh Jadi Saudara, Kini Kok Dihadiahi Kepmen?
Surat Mualem dibuka dengan kalimat manis tapi pedas, seperti rujak Aceh:
“Dulu kita pernah berseberangan, saya di hutan, Bapak di militer. Kini kita berjalan bersama dalam Republik.”
Wah, ini bukan cuma nostalgia. Ini semacam pengingat bahwa damai itu susah payah dicapai, jadi jangan dikacaukan pakai Kepmen nyasar.
Tapi rakyat bingung, kok bisa pulau jalan sendiri?
Apa karena saking kecewanya, dia pindah KTP? Atau dia dijual di marketplace birokrasi?
Pulau Itu Bukan Tanah, Tapi Harga Diri
“Pulau itu bukan soal luas wilayah, tapi soal kehormatan.”
Kata Mualem, dari zaman Kesultanan Aceh sampai era selfie sekarang, pulau-pulau itu sudah jadi bagian Aceh.
Ada musholla, ada rumah nelayan, bahkan ada patok batas buatan sendiri, bukan patok fiktif kayak yang sering dibahas di DPR.
Dari tahun 2018, Aceh katanya sudah ngirim surat keberatan. Tapi ya itu, kalau surat sudah dikirim ke Jakarta, entah mampir ke mana dulu…
Mungkin nyasar ke rak ‘surat tak dibaca’, atau dimasukkin grup WA birokrasi yang isinya cuma stiker dan “terima kasih atas masukannya”.
Satu Pulau, Seribu Tafsir
Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang — ini bukan nama-nama warung nasi, lho. Ini nama pulau yang katanya diambil alih pelan-pelan lewat Kepmendagri.
Satu tahun diserahkan lewat Kepmen 050-145 Tahun 2022, dua tahun kemudian disahkan lagi lewat Kepmen 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Warga Aceh bingung:
“Ini pulau kami, kok mendadak ikut keluarga sebelah?”
Padahal belum ada sidang keluarga. Apalagi ba-bi-bu.
Kritik Satir ala Gareng dan Petruk:
Pulau-pulau itu seperti cinta lama: pernah dimiliki, tapi direbut orang tanpa izin.
Kalau Kepmen jadi cara pindahin wilayah, jangan-jangan nanti warung kopi juga pindah kabupaten?
Administrasi itu bukan alat sulap. Kalau Aceh punya bukti sejarah, kenapa tidak didengar?
Pesan Mualem: Jangan Robek Luka yang Sudah Dijahit
Mualem tidak datang dengan emosi. Beliau datang dengan ingatan panjang tentang konflik, damai, dan harapan.
Ia bilang:
“Kami tidak minta lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin agar luka yang telah kita jahit bersama tidak kembali robek.”
Ini bukan soal klaim daerah, ini soal martabat.
Sebab di Aceh, tanah itu tidak dijual, tapi diwarisi.
Dan jika empat pulau itu hilang dari peta Aceh, maka yang hilang bukan cuma daratan, tapi rasa percaya.
Gareng & Petruk Menyimpulkan
“Negara ini besar bukan karena luasnya saja, tapi karena adilnya rasa memiliki setiap daerah.”
Pak Presiden Prabowo yang terhormat,
Kalau dulu musuh bisa jadi sahabat,
masa sekarang sahabat dikasih kejutan yang bikin nyesek?
Mari dengarkan Aceh.
Bukan karena mereka pernah mengangkat senjata, tapi karena sekarang mereka memilih menjaga perdamaian, dengan harga yang mahal — yaitu harga diri.
Catatan Redaksi:
Kalau pulau bisa ngomong, dia mungkin akan bilang:
“Kapan saya disidang? Tahu-tahu saya ganti KTP.”
Kami rakyat cuma ingin peta Indonesia itu jujur.
Bukan hasil copy-paste birokrasi.
Karena tanah itu bisa dibagi,
tapi harga diri? Enggak bisa dicicil.
Surat dan opini kritis seperti ini bisa dikirim ke: garengpetrukindonesia@gmail.com
Disunting oleh: Tim GarengPetruk bagian hati & logika, Diseduh dengan kopi Aceh, dibumbui cinta pada Republik
Surat Terbuk
“Pulau Kami, Harga Diri Kami!”
Bapak Presiden yang saya hormati, H Prabowo Subianto, sahabat seperjalanan, yang dulu pernah menjadi lawan, kini menjadi saudara dalam cita-cita besar Republik.
Izinkan saya menulis surat terbuka ini. Bukan sekadar sebagai Gubernur Aceh, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pernah berseberangan jalan dengan bapak, tetapi kini dipertemukan oleh jalan damai dan persatuan.
Barangkali tak banyak pemimpin republik ini yang memahami Aceh sedalam bapak. Dahulu, kita pernah berdiri di dua sisi berbeda dari sejarah. Saya di hutan-hutan Aceh, memimpin pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan hak-hak rakyat kami.
Bapak kala itu berdiri sebagai bagian dari militer Indonesia, menjaga kedaulatan negara ini. Kita pernah berhadapan dalam pertempuran yang getir, di tengah darah dan air mata rakyat Aceh.
Namun sejarah menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perjanjian damai Helsinki membuka pintu persatuan. Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan kami memilih berjalan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan itu tidak mudah, tetapi kami berani melangkah, demi anak cucu Aceh yang haus damai.
Sejak 2012, saya menambatkan kepercayaan politik saya kepada bapak. Ketika banyak pihak mempertanyakan pilihan politik saya itu, saya meneguhkan hati bahwa bapak dapat dipercaya. Ketika banyak pihak ragu, saya percaya pada keberanian dan ketulusan bapak.
Dalam kemenangan maupun kekalahan, kami berdiri di belakang bapak, hingga hari ini, ketika bapak memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia.
Namun kini, luka lama seakan menganga kembali. Empat pulau kami, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang telah dialihkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 dan dikukuhkan lagi dengan Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar urusan administratif. Namun bagi kami, orang Aceh, tanah adalah kehormatan. Harga diri kami. Keempat pulau itu bagian dari sejarah kami sejak masa Kesultanan Aceh.
Sejak 1965, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah menetapkan pengelolaannya melalui SK No. 125/IA/1965. Bahkan dalam masa damai, kami membangun mushalla, rumah singgah nelayan, hingga patok-patok batas yang sah.
Sejak 2018, kami telah berulang kali mengajukan keberatan resmi kepada pusat. Surat demi surat kami kirimkan. Data kami lengkapi. Namun semua seolah hilang dalam riuh rendah birokrasi.
Bapak Presiden, saya menulis bukan dalam semangat permusuhan. Tidak. Saya menulis sebagai saudara lama bapak. Kita pernah bertempur, kini berjalan dalam satu barisan. Saya percaya, dalam hati seorang prajurit seperti Bapak, kehormatan wilayah dan keadilan rakyat adalah sesuatu yang suci.
Izinkan kami memohon:
Bukalah kembali proses verifikasi. Hadirkan kembali dialog yang adil. Kembalikan keempat pulau itu dalam pelukan Aceh, bukan semata demi memperluas wilayah, tetapi demi menegakkan keadilan sejarah dan menjaga kehormatan rakyat kami yang telah setia menjaga perdamaian.
Bapak Presiden, Aceh tidak meminta lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin agar luka yang telah kita jahit bersama tidak kembali robek oleh ketidakadilan yang bisa kita cegah. Sebab saya percaya, seperti halnya prajurit memegang sumpah setianya, Bapak akan menjaga keutuhan rasa keadilan negeri ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan kepada Bapak dalam memimpin negeri besar ini dengan kebijaksanaan dan keadilan.(Muh)
Hormat saya,
Muzakir Manaf (Mualem)
Gubernur Aceh
#PulauKamiHargaDiriKami #SuratMualem #GarengPetrukTanggapi
