SITIE KEDELAK: Bukan Nama Jajanan, Tapi Cara Negara Nengok Anaknya

KLATEN — Di tengah negeri yang kadang lebih cepat urus baliho daripada bocah, Dinas Sosial Klaten memilih langkah agak waras. Selasa (13/01/2025), DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten menggelar Bimbingan Teknis Aplikasi SITIE KEDELAK—bukan menu angkringan, tapi Sistem Informasi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak. Lokasinya di Gedung Pertemuan Desa Karangwungu, Karangdowo. Pesertanya lengkap: gugus tugas kecamatan, perangkat desa, sampai tim Desa Layak Anak eks Tabup Pedan.

Acara ini intinya sederhana tapi sering luput: hak anak jangan cuma jadi jargon spanduk. Harus dicek, diukur, dan dilaporkan. Di sinilah SITIE KEDELAK diposisikan—sebagai alat buat melihat, bukan sekadar merasa.

Kepala Bidang PPPA DISSOSP3APPKB Klaten, Setyowati, menyebut aplikasi ini sebagai inovasi untuk mengevaluasi pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan dan desa. Bahasa resminya begitu. Terjemahan warung kopinya: biar desa nggak cuma bilang “peduli anak”, tapi juga bisa menunjukkan buktinya.

“Aplikasi ini kami kembangkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh pemerintah kecamatan dan desa,” ujar Setyowati.
Ia menambahkan, regulasi sudah lengkap—mulai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diturunkan ke provinsi hingga Perda Klaten No. 28 Tahun 2018. Tinggal satu PR klasik: pelaksanaan di bawah jangan ketinggalan wacana di atas.

Klaten sendiri saat ini berada di peringkat Nindya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak. Targetnya jelas: naik kelas. Dan syaratnya juga terang—kalau mau kabupatennya layak anak, ya kecamatan dan desanya harus duluan beres.

“Lewat SITIE KEDELAK, kami ingin menerima laporan konkret dari desa dan kecamatan. Harapannya, peringkat Klaten bisa naik ke utama,” kata Setyowati, optimistis tapi tetap realistis.

Langkah ini juga mendapat tanggapan dari Eko Setyo Atmojo, Tokoh Muda Klaten, Ketua DPW Pasukan 08 Klaten sekaligus Ketua Bantuan Hukum (Bahu Prabowo). Menurutnya, inovasi digital seperti SITIE KEDELAK penting asal tidak berhenti di layar.

“Aplikasi ini bagus karena memaksa pemerintah desa dan kecamatan untuk bertanggung jawab secara data. Tapi yang paling penting, jangan sampai anak cuma jadi angka laporan. Negara hadir itu bukan saat upload, tapi saat anak benar-benar dilindungi,” ujar Eko.

Ia menambahkan, keberpihakan pada anak adalah ukuran paling jujur dari keseriusan pembangunan. “Kalau anak aman, sekolah jalan, dan haknya terpenuhi, berarti negara nggak sekadar sibuk dengan urusan orang dewasa,” tandasnya.

Acara ditutup tanpa slogan berlebihan. Yang dibawa pulang para peserta bukan goodie bag, tapi satu pesan jelas: anak bukan masa depan yang ditunggu, tapi tanggung jawab yang dikerjakan hari ini.

Celetuk Petruk:
Kalau hak anak baru dicari saat lomba penilaian, itu namanya bukan peduli—itu panik. Untung Klaten mulai milih mikir panjang, bukan cuma mikir peringkat.

GarengPetruk.com — Media Waras di Negeri yang Kadang Lucu Sendiri.