Klaten – Gareng Petruk News
Acara Sambung Rasa Bupati Klaten di Desa Karang, Delanggu, Rabu (10/9), mendadak berubah jadi sesi curhat nasional. Bukan soal jalan bolong, bukan juga soal pupuk langka, tapi soal… BPJS Kesehatan setelah pensiun. Nah lho!
Seorang perangkat desa dengan wajah penuh harapan, sekaligus kekhawatiran, nyeletuk di depan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Intinya: “Pak Bupati, kami ini kalau pensiun BPJS-nya juga ikut pensiun. Lha terus, nek mendadak sakit gigi, siapa sing nanggung? Mosok kudu nyicil biaya odol?”
Dengan gaya khas wong desa, beliau menambahkan, “Perangkat desa ini kan punya Siltap. Opo iso mundak? Kalau sudah pensiun, yo mosok malah masuk DTKS? Harapan kami, BPJS kesehatan tetap jalan walau sudah purna tugas.”
Bupati: “Kalau Semua Ditanggung, PADes Bisa Ambyar”
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menanggapi dengan kalem, tapi juga nyelekit. “Terima kasih usulannya, tapi perlu dikaji dulu, Pak. Kalau setiap perangkat pensiun jadi beban desa, lama-lama PADes habis buat iuran BPJS semua. Nanti pembangunan malah macet, jalan berlubang nggak bisa ditambal, yang ada lubang tambah lubang,” jawabnya.
Beliau lalu menambahkan solusi ala motivator: “Mending nanti menjelang purna ada pelatihan. Biar teman-teman perangkat bisa usaha lain. Minimal buka warung kopi atau ternak lele, jadi nggak cuma nunggu BPJS.”
Satirnya Gareng-Petruk:
Nah iki lho, pembaca budiman. Perangkat desa kita ini ternyata mirip pensil 2B—sering dipakai, tapi kalau udah tumpul ditinggal. Pas lagi kerja, gaji jalan, BPJS jalan, semua oke. Tapi giliran pensiun? Lha kok tiba-tiba seperti HP kehabisan paket data: putus sinyal, putus jaminan kesehatan.
Lucunya lagi, perangkat desa ini kan di mata warga dianggap “pejabat mini” yang setiap hari bisa bikin surat keterangan apa aja. Tapi begitu pensiun, malah takut masuk DTKS. Ironi? Ya jelas. Wong negara ini katanya adil makmur, tapi kenyataannya pensiunan perangkat malah mikir gimana caranya biar nggak tekor bayar rumah sakit.
Harapan Rakyat Jelata
Sebenarnya, permintaan perangkat desa ini wajar banget. Wong pensiun PNS aja masih dijamin negara, masak perangkat desa yang kerjanya tiap hari dititili warga soal tanah, KTP, sampai surat janda—malah dibiarkan urip-mati-urip-mati sendiri?
Kalau pemerintah serius mau sejahterakan desa, mestinya urusan BPJS pensiun ini jangan cuma dijawab pakai “dikaji dulu”. Soalnya rakyat sudah kenyang makan kajian—tapi jarang kenyang makan nasi.
Ya semoga aja, setelah curhat kocak nan getir ini, ada solusi yang bukan sekadar “pelatihan ternak lele massal”. Wong kalau semua perangkat desa buka usaha lele, nanti malah harga lele anjlok.
