Di ruang kuliah UI enam dekade lalu, Prof. Soemitro Djojohadikusumo sudah wanti-wanti: “Membangun Indonesia itu bukan cuma bikin jalan tol, tapi bikin bangsa yang belum pernah merdeka sebelumnya.” Intinya, negara kudu nongol, rakyat kudu ngerasain. Gampangnya: negara itu bukan penonton bioskop, tapi juga ikut main filmnya.
Soemitro percaya negara harus jadi pemain inti: bikin BUMN, dorong pengusaha pribumi, kuasai cabang produksi. Pokoknya negara jangan cuma jadi penyiar bola. Kalau tidak, ya Republik ini bakal jadi figuran di pasar global.
Eh, sejarah bergerak.
Masuklah Orde Baru: Soeharto panggil Mafia Berkeley—bukan geng motor, tapi teknokrat jebolan Amerika. Mantra mereka simpel: “Stabilitas.” Ekonomi tumbuh, inflasi jinak, dunia tepuk tangan. Katanya Asian Miracle. Tapi ingat, setiap keajaiban pasti ada bayangan. Bayangannya? Utang numpuk, modal asing jadi bos, konglomerat dekat istana kenyang, rakyat kebagian remah. Pasal 33? Cuma dibacain pas upacara.
Lalu… krisis 1998 datang. Semua kartu dibongkar, ilusi meledak kayak balon ditiup kebanyakan. Reformasi lahir, IMF masuk bawa resep pahit: privatisasi, deregulasi, disiplin. Dan kita? Ya manut.
Di sinilah Sri Mulyani muncul. Bukan artis K-pop, tapi teknokrat paling terkenal di republik ini. Dua dekade jadi wajah ekonomi Indonesia. Defisit dijaga rapat, subsidi dipangkas, utang diatur, investor asing disambut karpet merah. Hebatnya, dia lurus, nggak pernah kedengeran main proyek. Tapi masalahnya: kadang terlalu sibuk menjaga angka, lupa rakyat di hilir butuh makan, bukan grafik.
Sri Mulyani suka pakai metafora: pemerintah itu wasit. Pasar yang main bola, negara cuma jagain aturan. Masalahnya, wasitnya sibuk tiup peluit, pemain gede nguasai bola, rakyat kecil jadi penonton di pinggir lapangan, nonton gratis tapi tetap haus.
Bandingkan dengan Soemitro: negara itu bukan cuma wasit, tapi juga striker, sekaligus manajer. Harus bikin strategi, bukan sekadar nyatet skor.
Hasilnya kita lihat sendiri: ekonomi stabil 5% setahun, tapi nggak pernah ngebut. Utang naik dari Rp1.300 T jadi Rp8.000 T. Subsidi dipangkas, rakyat kecil megap-megap bayar BBM dan listrik. Jurang kaya-miskin tetap menganga.
Lalu datanglah kritik Rizal Ramli—selalu pakai jurus ngegas mode on. Dia bilang: percuma angka rapi kalau sistemnya bocor. Integritas bukan cuma soal pejabatnya jujur, tapi juga berani lawan kebocoran. Soal ini, banyak yang manggut-manggut.
Sekarang kita ada di era Prabowo. Ironi sejarah: anaknya Soemitro jadi presiden, warisan Sri Mulyani masih nempel, Pasal 33 tetap jadi hiasan konstitusi. Menteri Keuangannya, Purbaya Yudhi Sadewa, nggak seglobal Sri Mulyani, tapi juga bukan Rizal Ramli. Katanya pragmatis. Tugasnya: pastikan air dari mata air nggak cuma jernih di hulu, tapi juga ngalir sampai ke dapur rakyat kecil.
Apa yang perlu dilanjutkan? Disiplin fiskal, transparansi. Apa yang harus dikoreksi? Paradigma liberal yang kelewat percaya sama pasar. Karena ekonomi itu bukan cuma soal defisit rendah, tapi soal siapa yang kenyang, siapa yang masih kelaparan.
Sejarah Indonesia ibarat drama panjang: Soemitro ngajarin negara harus hadir, Sri Mulyani jago ngatur angka, Rizal Ramli teriak soal kebocoran, Pasal 33 terus berbisik.
Kalau kita gagal nyatuin itu semua, ya sudah: negara ini cuma jadi stadion besar. Pasar yang main bola, pejabat sibuk jadi wasit, rakyat kecil tetap jadi penonton—nungguin bukan air mata air, tapi tetesan air mata.
