Klaten, garengpetruk.com – Suasana Festival Mahakarya Desa di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Rabu (13/8), mendadak jadi forum curhat pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Salah satu sorotan adalah soal jaminan BPJS bagi para pengurus BUMDes, khususnya yang masih tahap rintisan.
Hartoyo, Direktur BUMDes yang hadir, mengungkapkan keresahannya. “Mereka mau ikut, gaji aja belum ada, usaha belum ada. Biar ada jaminan untuk mereka, paling tidak JKK dan JKM,” ucapnya. Hartoyo berharap pemerintah desa dapat memberikan perlindungan BPJS bagi pengurus BUMDes agar minat dan semangat mereka tetap tinggi.
Respons Bupati: Cari Skema Lain
Bupati Hamenang menanggapi usulan tersebut dengan positif. “Ini arahnya ke Pemda atau Desa?” tanyanya.
“Desa, Pak. Karena BUMDes didirikan dari musyawarah desa. Untuk rintisan minimal di-cover dulu dari desa sebesar Rp 16 ribu,” jawab Hartoyo.
Mendengar itu, Bupati langsung menanyakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) yang juga hadir di lokasi. Namun, Kepala Dispermasdes menjelaskan bahwa dana desa tidak bisa dialokasikan untuk membayar BPJS. Pembayaran hanya bisa dilakukan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan BUMDes. Bahkan, sudah ada beberapa desa di Klaten yang berhasil mendaftarkan BUMDes mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati pun menanggapi dengan nada bercanda, “Ngoten mas, pripun niki. Yen sing gawe aturan kulo yo tak gawe wae. Lah iki seko pusat.” Namun ia menegaskan, “Karena aturan dana tidak boleh, coba kita carikan skema lain. Itu usulan yang bagus, memang para pengelola BUMDes yang rintisan biar semangat.”
Dorongan untuk Kesejahteraan Desa
Dengan wacana ini, diharapkan akan lahir solusi kreatif agar pengurus BUMDes tetap memiliki perlindungan kerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja mereka untuk memajukan usaha desa, memperkuat perekonomian lokal, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
