Hukum di Indonesia, di mata banyak orang, sering dianggap sebagai sistem yang kaku, seperti rumus matematika yang selalu memberikan jawaban pasti. Satu tambah satu adalah dua, lima dikurangi lima adalah nol—begitu sederhana, begitu jelas. Namun, jika kita mengintip lebih dalam, jika kita menggali dari sudut pandang yang lebih gelap, kita akan menemukan bahwa hukum adalah sebuah ilusi yang dibangun di atas fondasi yang rapuh dan sangat dinamis. Dalam dunia hukum Indonesia, ada lapisan-lapisan gelap yang tak banyak orang ingin buka, yang justru membuka mata kita pada kenyataan bahwa hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai teks yang statis, dan pasti.
Hukum, Ilusi Kebenaran Mutlak
Sama seperti matematika yang dipahami secara absolut, banyak yang percaya bahwa hukum adalah kebenaran yang sudah final—tidak bisa digoyahkan. Mahasiswa hukum, akademisi, bahkan para pejabat instansi hukum seringkali terjebak dalam pola pikir ini. Mereka berbicara tentang hukum seolah-olah hukum itu adalah segalanya—pahlawan yang tak terbantahkan, yang bisa menuntaskan segala permasalahan hanya dengan memegang pasal-pasal dan aturan-aturan yang sudah disepakati. Tetapi apakah hukum memang seperti itu?
Jika kita cermati lebih lanjut, kita akan melihat bahwa hukum itu sesungguhnya tidak lebih dari serangkaian tafsiran. Hukum itu bukanlah hal yang tetap, melainkan cermin dari masyarakat yang terus berubah. Dan masyarakat sendiri—dengan segala kompleksitas etika, budaya, dan norma sosial—tidak bisa disamakan dengan rumus hitungan matematika yang bisa diprediksi. Dalam kehidupan sosial, hukum berinteraksi dengan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan etika yang seringkali kabur dan subjektif.
Hukum Itu Dinamis, Bukan Statis
Salah satu mitos terbesar dalam dunia hukum adalah anggapan bahwa hukum itu statis dan tidak bisa berubah-ubah. Banyak yang berpikir bahwa ketika sebuah aturan diterbitkan, maka itu adalah “kebenaran yang tak tergoyahkan.” Namun, ini adalah cara pandang yang salah. Jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih gelap, hukum sebenarnya adalah proses yang selalu bergerak, beradaptasi, dan berkembang, mengikuti dinamika sosial dan kemanusiaan.
Pola pikir ini harus dipahami oleh seluruh aktor hukum di Indonesia—mahasiswa, akademisi, dan pejabat hukum. Seharusnya, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan dengan keras dan kaku. Hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan, yang artinya hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang ada. Sebuah aturan hukum yang diterapkan tanpa memahami konteksnya, tanpa merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat, pada akhirnya akan menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan.
Keadilan Itu Kontekstual, Bukan Tekstual
Di Indonesia, seringkali kita terjebak dalam permainan kata-kata dan teks hukum. Para hakim dan pejabat hukum sibuk membaca pasal-pasal dan mencari pembenaran hukum dari teks yang ada. Namun, mereka lupa bahwa teks hukum bukanlah kunci utama dari keadilan. Keadilan itu bukan hanya soal apa yang tertulis, tetapi bagaimana hal itu diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Sebuah peraturan bisa saja terlihat sempurna secara tekstual, tetapi dalam realitasnya bisa jadi sangat merugikan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat.
Keadilan harus dilihat dalam konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat yang terus berkembang. Hukum yang hanya berfokus pada teks akan kehilangan makna sebenarnya. Sebagai contoh, aturan yang mengatur tentang kemiskinan mungkin terdengar baik secara hukum, tetapi jika tidak dipahami dalam konteks ekonomi dan sosial yang lebih luas, maka upaya tersebut justru bisa menjadi lebih menindas daripada meringankan. Keadilan yang hakiki harus mampu menjangkau masalah-masalah mendalam yang ada dalam struktur sosial, bukan hanya mencocokkan teks dengan kejadian di lapangan.
Norma dan Etika: Mengapa Hukum Tidak Bisa Dilihat Sebagai Matematika
Hukum juga harus memahami dan mengakomodasi norma sosial dan etika yang berkembang dalam masyarakat. Hukum bukanlah sistem mekanis yang bisa dipecahkan dengan rumus pasti. Dalam banyak kasus, hukum bertemu dengan masalah moral dan etika, yang seringkali memiliki interpretasi berbeda antar individu, kelompok, atau budaya. Di sinilah letak tantangannya—memahami bahwa hukum bukan sekadar soal angka atau pasal, melainkan soal bagaimana nilai-nilai kemanusiaan diterjemahkan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat hukum.
Untuk itu, sangat penting bagi semua aktor hukum—baik mahasiswa, akademisi, maupun pejabat hukum—untuk merubah paradigma mereka dalam memandang hukum. Hukum harus dilihat sebagai refleksi dari perasaan dan rasa keadilan masyarakat, bukan hanya sekadar kepatuhan pada teks yang tidak memihak. Pola pikir ini akan membawa kita menuju sebuah sistem hukum yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Hukum: Sebuah Perjalanan, Bukan Tujuan
Dalam dunia yang terus berubah ini, hukum harus menjadi sebuah perjalanan yang dinamis, bukan tujuan yang statis. Dalam perjalanan itu, tidak ada kebenaran mutlak yang bisa dijadikan patokan. Sebaliknya, setiap keputusan yang diambil harus selalu relevan dengan konteks sosial dan kemanusiaan yang ada. Itu artinya, kita harus terus belajar, berpikir kritis, dan berani mempertanyakan sistem yang ada—karena hanya dengan begitu hukum akan mampu mencapai tujuan utamanya: keadilan.
Jika kita mengubah cara pandang ini, kita akan melihat bahwa hukum bukanlah beban atau batasan, melainkan sebuah alat untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Dengan cara ini, kita tidak hanya menginginkan hukum yang bekerja, tetapi hukum yang hidup—yang bisa mendengarkan, merasakan, dan memahami. Begitulah cara kita bisa membuat hukum di Indonesia benar-benar dinamis, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Artikel ini ditulis berdasarkan diskusi antara Dr.H.Suparno,SH,MH,MM Pakar Hukum Universitas Borobudur dan Direktur Bahu Prabowo dengan Nurita H, SH,CCA, CLBC seorang politikus wanita dan CEO Firma Hukum Maps Lawyer Indonesia.
