KOPERASI: SI DEMOKRASI YANG TIDAK MINTA PANGGUNG, TAPI MASAK NASIB RAKYAT DI DAPUR-DAPUR KAMPUNG

Cah bagus, cah ayu, para pemilik warung kopi dan warung hidup yang sering ngutang di warung tetangga, mari kita angkat topi untuk sebuah entitas yang sering diremehkan tapi diam-diam menyelamatkan dompet kita: koperasi. Iya, itu lho, yang kalau rapat anggotanya lebih seru dari debat capres, tapi pakai gorengan dan teh hangat, bukan teleprompter.

Jangan salah, bos. Demokrasi itu bukan cuma soal nyoblos tiap lima tahun sambil selfie pakai jari ungu lalu balik ke rumah terus ngeluh lima tahun penuh. Demokrasi itu soal urunan pikiran, soal bareng-bareng bikin keputusan, dan koperasi? Itu demokrasi yang udah turun dari langit wacana dan nyeker di tanah realita.

Coba lihat emak-emak di kampung. Pasar belum buka, ayam belum sempat kawin, mereka udah duduk melingkar di teras rumah sambil nyatet: siapa nabung, siapa nyicil, siapa nunggak. Di situ nggak ada CEO, nggak ada komisaris yang gajinya setara harga stadion. Tapi ada kepercayaan, ada tanggung jawab, ada demokrasi yang lebih sehat dari sidang paripurna.

Koperasi itu bukan cuma tempat ngutang, Rek. Itu tempat belajar jadi warga negara.

Coba sampeyan pikir: di koperasi, satu orang satu suara. Bukan satu orang satu modal, kayak di dunia startup yang kalau nggak bakar duit investor ya bakar semangat karyawan. Di koperasi, yang dihitung bukan follower, tapi kontribusi. Bukan like di medsos, tapi simpanan pokok dan keaktifan rapat.

Ealah, tapi kok ya aneh. Koperasi ini kerja tiap hari, bantu rakyat kecil, tapi nggak pernah masuk headline. Nggak pernah ditweet buzzer, nggak pernah dijadiin bahan kampanye. Lah wong nggak seksi, katanya. Kuno. Tradisional. Lemot. Lha padahal, justru karena dia lemot, dia mikir sebelum bertindak. Coba lihat korporasi gede: baru dapat izin, langsung tebang hutan, bangun mal, gusur kampung. Demokrasi versi bulldozer.

Sementara koperasi? Ya pelan-pelan tapi nancep. Ibarat cinta sejati, nggak ribut di medsos, tapi selalu ada saat butuh. Waktu anak butuh biaya sekolah, koperasi hadir. Waktu suami sakit, koperasi bantu. Waktu istri minta jalan-jalan, koperasi… ya itu dulu disepakati dalam rapat ya, Mas.

Dan jangan kira ini cuma berlaku di kampung. Di Jepang, koperasi pangan itu ngalahin supermarket. Di Skandinavia, koperasi perumahan itu bikin rakyat nggak perlu KPR setengah nyawa. Di India, koperasi perempuan bisa ngasih pelajaran ke menteri ekonomi. Di Indonesia? Ya… koperasi kadang dijadikan kendaraan politik musiman. Dipakai saat kampanye, ditinggal pas menang. Macam mantan yang cuma datang kalau butuh.

Maka, wahai kaum muda yang katanya melek digital, yang sukanya “collaboration”, “community”, dan “gotong royong versi startup”: sadarlah bahwa koperasi itu the real social enterprise. Ini bukan soal pakai hoodie atau kerja dari coworking space. Ini soal nilai. Soal manusia saling bantu, bukan saling injak.

Kalau demokrasi kita terasa rapuh, jangan-jangan karena kita terlalu sibuk nunggu perubahan dari atas, sambil lupa membangun kepercayaan dari bawah. Demokrasi nggak lahir dari pidato di podium, tapi dari keputusan kecil di rapat koperasi yang isinya nasi bungkus dan senyum tulus. Nggak ada live streaming, nggak ada angle dramatis. Tapi nyata.

Jadi, kalau ada yang bilang demokrasi kita mati… mungkin dia cuma nggak dengar suara dari dapur.

Karena di dapur-dapur rakyat itu, keputusan dibuat. Uang diatur. Solidaritas dibangun. Dan koperasi adalah dapur itu sendiri. Tempat kita memasak masa depan, bareng-bareng, tanpa chef selebriti, tapi dengan resep gotong royong yang tak lekang oleh waktu.

Jadi, yuk. Sebelum ngomel soal negara, mari ngopi dulu di koperasi.

Gareng Petruk, penulis naskah yang juga ketua koperasi “Suka Ngutang tapi Bayar” cabang Meikarta.

Meikarta, 13 Juni 2025 – Masih berusaha cicil simpanan wajib sambil ngirit kuota.